SEJARAH MENUNJUKKAN PKI HANYA BISA DILAWAN OLEH TNI DAN UMAT ISLAM !!!
Panglima TNI Gatot Nurmantyo, mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI untuk terus waspada dan peka terhadap ideologi yang mengarah ke radikalisme terkhusus PKI yang isunya akan bangkit di Indonesia. Menurut Panglima TNI, berbagai kegiatan kelompok PKI sedang marak. Indikasi ini dapat dilihat dari munculnya atribut-atribut kelompok-kelompok ideologi radikal, seperti palu arit, baik yang terpasang di sepatu, kaos, baju, dan spanduk. Termasuk dengan kemasan pagelaran kesenian yang bernuansa komunis dan sejenisnya. ”Ini merupakan indikasi bertebarannya ideologi radikal yang patut diwaspadai. Kemasan pagelaran kesenian bernuansa komunis dan sejenisnya, adalah salah satu wujud nyata gerakan radikal yang harus kami cermati,” ujar Panglima TNI dalam keterangan resmi seperri yang dilansir Republika, Senin (19/4).
Fakta dan tanda tanda kebangkitan PKI ?
• Heboh foto-foto anggota TNI Kodim 0733 BS semarang menayaksikan film senyap? Foto-foto nonton bareng tersebut pernah di unggah di situs milik komdam Diponegoro, http//komdam4.mil.id pada tanggal 3 Maret 2015 pada jam 8.08 pagi. Acaranya sendiri beralngsung pada 26 Februari 2015. Disebutkan dalam kanal berita situs tersebut seluruh anggota kodim 0733 BS Semarang nonton bareng film senyap di aula Makodim 0733 BS Semarang, dipimpin langsung Dandim 0733 BS Letnan Kolonel Infanteri M. Taufiq Zega. Setelah mendapatkan reaksi keras masyarakat, foto-foto tersebut akhirnya dihapus. Mengapa? Karena film tersebut dianggap sebagai promosi untuk membangkitkan PKI dan membersihkan dari berbagai kekerasan yang terjadi selama ini. Selain itu, film tersebut dianggap mengancam keutuhan NKRI dan menghasut untuk melupakan pembantaian yang dilakukan PKI di masa lalu.
• Foto Putri Indonesia 2015, Andindya Kusuma Putri memakai kaos bergambar PKI dengan alasan pemberian teman saat berkunjung di Vietnam.
• Di Madura, tepatnya di Pamekasan sempat muncul karnaval dengan mengenalkan tokoh-tokoh PKI dalam peringatan 17 Agustus lalu.
• Pameran buku di Frankrurt Jerman Nopember lalu yang menghabiskan dana 141 miliar juga tidak lepas dari isu gerakan kiri PKI. Komisi X dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, Teguh Juwarno berencana memanggil menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan terkait keikutsertaan Indonesia dalam acara Frankfurt Book Fair 2015 di Jerman menurutnya, selain menanyakan anggaran juga tentang konten yang ditampilkan lebih banyak membahas tentang revolusi di tahun 1965.
• Pengadilan Rakyat yang digelar di Kota Den Haag, Belanda dengan nama International Peoples Tribunal (IPT) pada 10-13 November 2015 dengan ketua Nursyahbani Katjasungkana. Lagi-lagi pengadilan tersebut menggiring Indonesia untuk meminta maaf karena dituduh telah melakukan pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh PKI. Reaksi datang dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon maupun Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Secara terbuka menyatakan pemerintah tidak seharusnya mendukung pengunkapan kembali kasus tahun 1965, karena berptensi menimbulkan konflikbaru. Sementara Nursyahbani sebagai ketua IPT menanggapi tudingan-tudingan tersebut, dengan mengatakan timnya berusaha menlobi pemerintah sejak bebearpa bulan terakhir. Ketua Pengacara IPT 1965, Todung Muylya Lubis juga sudah memberitahukan kegiatan di Den Haag tersebut kepada Menko Pulhakam Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, kegiatan mereka setidaknya memperoleh persetujuan secara lisan.
• Satpol PP Kota Magelang mencopot tujuh spanduk ucapan ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-43 karena dianggap memuat simbol yang menyerupai lambang organisasi terlarang. Lambang yang dimaksud adalah palu dan arit, dua simbol yang selama ini diasosiasikan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ideologi komunis. Adalah penulisan angka “4” dalam spanduk tersebut yang dipermasalahkan karena disainnya dinilai menyerupai palu dan arit. ”Angka 43 dibuat mirip dengan lambang yang cukup sensitif bagi masyarakat Kota Magelang dan juga Bangsa Indonesia, karena mengingatkan tragedi nasional tahun 1965. Angka 43 dibuat seperti lambang palu dan arit. Makanya terpaksa kita lepas,” kata Kasi Operasional Ketentraman dan Ketertiban (Tantrib) Satpol PP Magelang, Otros Trianto, Senin (25/1). Ketujuh spanduk tersebut didapat dari tiang reklame di Tugu Wolu, Karanggading (dua buah), RSUD Tidar, Balai Pelajar, Jalan Raden Saleh, dan Armada Estate. Dalam pencopotan tersebut pihak, Otros mengaku telah mendapat izin dari pihak Badan Kesbanglinmas juga persetujuan dari pengurus DPC PDIP Kota Magelang. Menurut dia, setelah dicermati ternyata angka 43 yang mengandung unsur gambar palu dan arit sangat kuat. Sehingga, untuk mencegah timbul keresahan pencopotan spanduk dinilai sebagai langkah terbaik. Saat ini, spanduk-spanduk tersebut disimpan di Kantor Satpol PP. ”Indikasi gambar palu dan arit sangat kuat. Ini sangat sensitif bagi masyarakat. Makanya kita copot dan kita amankan,” ujarnya. Otros lebih lanjut mengatakan, pihaknya sudah lama mendapat informasi terkait konten lambang organisasi terlarang itu dari intelijen Kodim 0705/Magelang. Namun baru sekarang bisa menindaknhya. ”Gambarnya sangat kuat. Kita hanya bisa koordinasi dengan Satpol PP dan Kesbanglimnas agar tidak terjadi keresahan masyarakat
• Lukisan yang menampilkan ratusan tokoh penting dalam perjalanan sejarah Indonesia di Terminal tiga Bandara Sukarno-Hatta, Jakarta, akhirnya diturunkan karena menimbulkan polemik di masyarakat. IKLANPenyebabnya, ada sosok yang diyakini sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia, PKI, Dipa Nusantara Aidit di dalam lukisan berjudul #The Indonesia Idea karya perupa Galam Zulkifli tersebut.Semenjak dimunculkan di media sosial, timbul pro dan kontra di masyarakat terhadap sosok DN Aidit dalam lukisan tersebut, dan berujung ada tuntutan agar lukisan itu diturunkan.Dalam lukisan itu, gambar Aidit berukuran kecil jika dibandingkan tokoh NU Hasyim Asyarie dan tokoh Muhammadiyah Ahmad Dahlan.Mengapa ada kecurigaan dan ketakutan akan bangkitnya PKI?Lagu Genjer-Genjer, masa penjajahan Jepang dan stigma PKISensor dan pemberangusan di sekitar kita, sekarangSemula hanya ditutupi kain putih, pihak pengelola bandara Sukarno Hatta akhirnya memutuskan untuk menurunkan lukisan itu sejak Jumat (12/08) siang.”Karena (lukisan itu) dirasa menimbulkan macam-macam pengertian, persepsi, ya akhirnya diturunkan Jumat (12/08) kemarin,” kata Senior General Manager Bandara Soekarno Hatta, Muhammad Suriawan Wakan kepada BBC Indonesia, Sabtu (13/08) sore.Keterangan dari PT Angkasa Pura II menyebutkan, lukisan itu diturunkan sementara sampai ada penjelasan resmi dari kurator lukisan tersebut.’Ada pahlawan, ada pemberontak’Dihubungi wartawan, kurator lukisan tersebut, Chris Darmawan mengatakan dirinya “tidak ada maksud politik atau niat apapun” untuk melukis sosok DN Aidit dalam lukisan besar tersebut.Menurutnya, semua tokoh yang pernah mewarnai jalannya sejarah Indonesia memang dimuat, terlepas apakah mereka dikategorikan pahlawan atau pemberontak.
G30S/PKI
MAYJEN TNI (Purn) Kivlan Zen mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil tindakan ceroboh dengan meminta maaf kepada mereka yang terlibat PKI.
Mantan Kaskostrad ini menilai permintaan maaf adalah kesalahan. Tindakan itu akan membuat PKI semakin merasa kuat.
“Dampaknya mereka akan merasa tidak bersalah karena ada rehabilitasi dan kompensasi, mereka akan minta dihidupkan lagi PKI, karena tidak bersalah,” ujarnya saat ditemui Islampos di Menteng Atas, Jakarta, Sabtu (26/9/2015)
Kivlan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap munculnya simbol-simbol PKI. Gerakan dan tokoh-tokoh Islam harus bersatu. Sebab, lanjutnya, target utama mereka adalah ulama, kyai, pesantren, ormas Islam termasuk NU dan Muhammadiyah.
Kivlan menyebut tanda-tanda kebangkitannya semakin jelas dengan muncul simbol PKI di Pamekasan, Jember, Payakumbuh, Salatiga dan di Jakarta beberapa waktu lalu.
“Termasuk pernyataan Ribka Tjiptaning, Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP yang menulis buku ‘Aku Bangga Jadi Anak PKI’ sendiri dan upaya Menkumham untuk minta maaf.”
“Pejabat negara juga ada tokoh-tokoh yang terlibat. Yang jelas Ribka Tjiptaning, Rieke Dyah Pitaloka terang-terangan mereka mendukung PKI. Disinyalir juga banyak di PDIP, Nasdem,dan beberapa di semua partai,” ucapnya. (suandriansyah/Islampos)
***
Paham Komunis Tidak Boleh Tumbuh Kembali di Indonesia
PKI adalah singkatan dari Partai Komunis Indonesia, semula merupakan organisasi sosial politik/orsospol, bentukan para aktivis Partai Komunis Belanda yaitu : SDP dan SDAP, serta berada di bawah kontrol Pemerintah Hindia Belanda.
Pemberontakan PKI di tahun 1917 dan tahun 1926¬-1927 bukan untuk kemerdekaan RI, tapi semata-¬mata hanya untuk membentuk Pemerintah Komunis Hindia Belanda.
Sejak PKI didirikan tidak ada sedikit pun Kontribusi PKI dalam perjuangan Kemerdekaan RI. Sejak awal berdiri PKI selalu mengeksploitasi kaum buruh dan tani serta mengorbankan mereka dalam sepak terjangnya untuk mencapai tujuan¬-tujuan politik komunismenya. Kiblat Perjuangan PKI adalah Uni Sovyet sekarang Rusia, sehingga PKI tidak memiliki ruh kebangsaan Indonesia.
Sejarah gerakan PKI pasca Indonesia merdeka terkenal kejam, memanfaatkan kaum tani dan buruh menyerang dan membunuh kepada kelompok yang tidak sepaham, tidak terkecuali dengan tokoh agama/ulama, ormas, pejabat daerah, sampai kepada perwira tinggi TNI. Gerakan PKI resmi dibubarkan, pada tanggal 5 Juli 1966 atau dengan Terbitnya TAP MPRS No.XXV Tahun 1966 yang ditanda¬tangani Ketua MPRS – RI Jenderal TNI AH Nasution tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan penyebaran paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme.
Pasca reformasi, atau tepatnya pada pemerintahan Presiden Jokowi, ada desakan dan tekanan kuat dari kalangan Liberal atas nama HAM (Hak Asasi Manusia) agar Presiden RI Joko Widodo sebelum HUT Kemerdekaan RI ke¬70 pada 17 Agustus 2015, meminta maaf secara resmi atas nama Negara RI kepada Keluarga Besar PKI. Namun tidak jadi dilaksanakan karena banyaknya penolakan dari elemen masyarakat.
Wacana permohonan maaf Presiden RI atas nama Negara RI kepada PKI pertama kali muncul di zaman Presiden Abdurrahman Wahid, namun tidak terjadi karena saat itu gelombang penolakan dari Kelompok Islam sangat besar, khususnya FPI yang sempat menurunkan 10.000 Laskar mengepung Istana Presiden dalam Aksi Anti PKI di Jakarta.
Wacana tersebut kembali muncul di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan sempat ada pengajuan dan pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) di DPR RI yang beraroma ”Pemutihan PKI”, namun lagi¬lagi gagal karena mendapat penolakan keras dari Ormas dan Orsospol Islam di DPR RI. Kini, infonya RUU KKR yang sudah ditolak tersebut, diajukan kembali ke DPR RI dengan sedikit modifikasi, sehingga masuk dalam daftar Prolegnas DPR RI tahun 2015.
Betulkah PKI tidak bersalah, sehingga Negara harus minta maaf, Betulkah PKI hanya menjadi korban fitnah, lalu, siapa yang memfitnah PKI, dan siapa pula yang bersalah kalau bukan PKI, bagaimana pula sikap TNI dan NU (Nahdhotul Ulama) yang pada tahun 1965 terlibat langsung dalam penumpasan PKI, dan banyak lagi pertanyaan¬pertanyaan apabila pemerintah mau meminta maaf kepada PKI.
Kutipan dari, Media Informasi Front Pembela Islam (FPI), Imam Besar FPI Alhabib Rizieq Syihab berpesan agar umat islam berhati¬hati dan waspada dengan segala indikasi dan pergerakan PKI, jangan biarkan mereka bangkit kembali. Panjimas.com, postingan 6 juli 2015, memberitakan Mayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zen SIP MSi mengatakan, rencana pemerintah Jokowi¬JK, yang akan meminta maaf kepada eks PKI merupakan lampu hijau akan kebangkitan PKI. Jika hal ini benar terjadi, maka negara ini akan menjadi bulan¬bulanan orang lain, dan kita akan dipecah belah seperti di Yugoslavia dan Uni Soviet, orang¬orang yang dituduh terlibat ditangkap.
Dengan demikian, nantinya orang¬orang PKI itu akan melakukan balas dendam secara terbuka, kepada tentara dan tokoh¬tokoh yang dulu terlibat menghabisi pemberontakan PKI, karena dianggap pembunuhan massal. Jika tuntutannya adalah permintaan maaf, rehabilitasi nama mereka, dan kompensasi 2,4 miliar perorang, maka Negara akan membayar besar kepada mereka.
Tuntutan ini bisa jadi bukti bahwa PKI akan bangkit lagi, karena tahun 2010 sudah terbentuk pengurus PKI yang baru di Grabag, dan strukturnya sudah terbentuk hingga desa. Di lingkaran atas (elit) juga sudah mulai terlihat siapa¬siapa yang pro PKI, dari cara¬cara berfikirnya, karena pada saat kejadian mereka baru berumur balita, termasuk konsep¬konsep dari yayasan korban 65 yang didalam pengurusnya ada Gerwani. Kini saatnya Indonesia harus mewaspadai bangkitnya bahaya komunis. Gejala Komunis Gaya Baru (KGB) telah ada sejak era reformasi, bahkan tokoh2nya kini telah berhasil menduduki kursi empuk di pemerintahan dan parlemen dengan memanfaatkan setiap situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia.
Ketahuilah para penganut komunis sengaja menebar pengaruh di tengah masyarakat bahwa seolah paham komunis tidak lagi berbahaya atau sudah tidak ada, itu yang mereka kembangkan di tengah masyarakat, satu persatu mereka masuk di dalam pemerintahan, sudah saatnya agar masyarakat dan para tokoh serta aparat berwenang segera sadar dan mewaspadai kebangkitan komunis ini karena mereka sudah ada dimana¬mana.
Ketua umum Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid menengarai beberapa peristiwa akhir-akhir ini ada kaitannya dengan pergerakan PKI. Rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) agar pemerintah membentuk peradilan HAM guna mengungkap kasus pembantaian atas ratusan ribu anggota dan simpatisan PKI pada 1965 salah satu indikasinya. Sudah jelas di dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh ada ideologi lain sebagai pandangan hidup dasar negara selain Pancasila. Warga Negara Indonesia yang pernah merasakan pendidikan dasar mau pun menengah dalam kurun waktu pemerintahan Orde Baru antara 1965 hingga 1998, telah sangat akrab dengan kurikulum tentang Sejarah Pengkhianatan PKI, sehingga sikap Anti PKI menjadi terlembagakan dalam kepribadian Bangsa dan Rakyat Indonesia. Apalagi Stasiun TVRI sebagai media nasional selama hampir dua dekade yaitu di tahun 1980-an hingga 1990¬an, tiap tahunnya selalu memutar ulang film Pemberontakan G30S / PKI, sehingga disaksikan secara meluas dan rutin tahunan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Namun setelah Reformasi 1998, sedikit demi sedikit, informasi tentang Sejarah Pengkhianatan PKI mulai hilang dari kurikulum pelajaran sekolah, sehingga generasi muda yang baru merasakan pendidikan di era ini banyak yang tidak tahu menahu tentang Sejarah Pengkhianatan PKI. Bahkan mulai muncul buku¬buku yang memposisikan PKI sebagai pahlawan yang sangat berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal itu, salah dan ingin memutar balikan sejarah, generasi muda harus mengetahuinya.
Wawasan kebangsaan merupakan pokok¬pokok pikiran tentang cita¬cita dan tujuan nasional suatu bangsa, yang lahir dari kesadaran segenap masyarakat untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan, kesejahteraan, dan kedamaian bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan Indonesia perlu digalakkan atau ditingkatkan kembali dengan tujuan menghidupkan kembali semangat kebangsaan, mendorong terwujudnya hidup yang harmonis, menjaga keutuhan bangsa serta mendorong pencapaian cita¬cita nasional .
Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional yaitu menjaga keutuhan dalam bingkai NKRI dapat berjalan dengan sukses. Jadi kita harus mewaspadai kebangkitan komunis, karena tidak sesuai dengan cita¬cita perjuangan bangsa kita yang ber¬ideologi Pancasila dan akan dapat mengganggu kedamaian bangsa Indonesia.
Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya tanpa dimasuki ideologi selain Pancasila.
Isu PKI, Saat 'Hantu' Lama Bersemi Kembali
Lalu Rahadian & Lalu Rahadian , CNN Indonesia | Selasa, 19/09/2017 08:17 WIB
Ilustrasi warga yang menuding ada rencana PKI kembali bangkit di Indonesia. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengguliran isu 'hantu komunisme' jelang peringatan peristiwa G30S atau Gerakan 30 September 1965 dianggap tak relevan lagi dengan kondisi Indonesia kontemporer.
Namun, dalam beberapa waktu terakhir 'hantu komunisme' atau 'Kebangkitan PKI' kerap dihembuskan lagi, bahkan menimbulkan friksi di tengah masyarakat.
Namun, di mata peneliti dari Populi Center, Rafif Pamenang Imawan ada hal lain yang perlu diwaspadai dari kemunculan isu 'hantu Komunisme'.
"Hantu yang ada sekarang adalah hantu perubahan, bahwa oligarki lama mulai tersisih dari lingkar kekuasaan, dan mulai mencari celah untuk berkuasa pada rezim berikutnya," kata Peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/9) malam.
Jokowi: Kalau PKI Muncul Gebuk Saja
Masyarakat kini, sambung Rafif, patut lebih waspada atas latar belakang pemunculan hantu komunisme atau kebangkitan PKI. Dan, salah satu yang diwaspadai adalah oligarki lama atau golongan serta kelompok tertentu yang ingin kembali mencengkeram Indonesia setelah tersingkir akibat runtuhnya rezim Orde Baru.
Para penguasa lama tersebut dinilai 'menunggangi' isu kebangkitan komunisme untuk mencapai tujuannya.
"Kepentingan jangka pendek yang dilihat, padahal cost (harga) jangka panjangnya besar, bisa mendorong perpecahan dan hilangnya prinsip impartiality (ketidakberpihakan)," tuturnya.
Upaya pengembalian kuasa ke tangan para oligarki lama disebut semakin gencar dilakukan jelang dimulainya proses Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Hal serupa pun sempat terjadi ketika jelang Pemilihan Presiden pada 2014 silam, salah satunya di mana Presiden RI Joko Widodo sempat disandingkan dengan PKI yang sudah diberangus dari bumi Indonesia pada dekade 1960an silam.
Rafif menilai kembali bergulirnya isu kebangkitan komunis di Indonesia tak lepas dari upaya para penguasa lama untuk memperoleh keuntungan politik. Ia menganggap akan ada pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari berkembangnya isu tersebut.
"Ingat, kita akan menghadapi pilkada krusial yang memperebutkan kantong suara besar di tahun 2018. Itu hanya berjarak satu tahun dengan pilpres," katanya.Tensi tinggi atas isu komunisme kembali mencuat dalam sepekan ini.
Pertama, diskusi ilmiah tentang pengungkapan sejarah 1965-1966 pada 16-17 September di kantor LBH Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 74, Jakarta Pusat. Acara tersebut urung digelar karena tak ada izin dari kepolisian.
Menanggapi pembatalan acara, LBH Jakarta dan beberapa LSM menggelar pentas seni bertajuk 'Asik Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi.' Acara itu berlangsung pada Minggu (17/9) petang hingga pukul 21.00 WIB.
Usai acara pentas seni, peserta kegiatan tak bisa meninggalkan lokasi acara karena dikepung ratusan pedemo. Mereka menolak kegiatan itu dan menganggapnya membahas sesuatu tentang Partai Komunis Indonesia (PKI).
Tak hanya itu, persoalan komunisme kembali mencuat terkait rencana TNI yang diakui Panglima Jendera Gatot Nurmantyo bakal memutar film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI untuk ditonton bersama prajurit. Gatot mengatakan, pemutaran ulang film bertujuan mengingatkan seluruh bangsa tentang peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 silam, agar tidak terulang lagi di masa sekarang
Ramai-Ramai Menolak Kebangkitan PKI
Jakarta - Gerakan 30 September 1965 menjadi momen tragedi di Indonesia. Tujuh jenderal diculik dan dibunuh dengan sadis oleh pasukan Cakrabirawa yang digerakkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Agar sejarah kelam itu tak terulang, massa dari Presidium Alumni 212 dan organisasi lainnya menggelar aksi.
Mereka menggelar aksi pada Jumat (29/9/2017) di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Aksi ini akan mengangkat dua isu, yakni tolak Perppu 2/2017 tentang
Kemasyarakatan (Ormas) dan penolakan terhadap kebangkitan PKI.
Massa memadati jalanan menuju gedung DPR. Mereka juga menggelar salat Jumat berjemaah hingga berada di luar gerbang. Usai salat, orasi disampaikan oleh pimpinan aksi 299, salah satunya ustaz Jafar Sidik.
"Ayo saudara-saudara kita nyanyikan lagu 'Garuda Pancasila' karena kita itu bukan antipancasila, justru orang PKI yang antipancasila," kata Jafar dari atas mobil komando.
Massa pun kemudian menyanyikan Garuda Pancasila bersama-sama. Lagu itu dinyanyikan dua kali. Orasi kemudian dilanjutkan oleh Mantan Ketua MPR Amien Rais ikut dalam Aksi 299 di depan gedung DPR, Jakarta. Dia sempat orasi dan meminta Perppu 2/2017 tentang Ormas ditolak.
"Keputusan kita ada dua yaitu supaya Perppu yang isinya kebencian tidak disahkan dan ditolak. Saya mengatakan kalau ada ujaran kebencian, Perppu yang kita lawan itu Perppu kebencian, di mana sejak dari sananya komunisme selalu biadab, bengis, dan brutal," kata Amien di lokasi, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (29/9/2017).Amin mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla memberi angin pada kebangkitan PKI. Dia meminta pemerintah tak melakukan diskriminasi kepada ulama.
"Masalahnya pemerintah sekarang memberikan angin kuat untuk membangkitkan kepada PKI. Dan kami mengingatkan Pak Jokowi supaya adil, umat Islam jangan didiskriminasi. Kalau nonmuslim dilindungi tapi umat Islam langsung dihakimi," tuturnya.
Setelah berorasi, perwakilan massa Aksi 299 menemui pimpinan DPR di gedung Nusantara III. Mereka menyerahkan petisi dari 1.000 ormas yang menolak Perppu 2/2017.
"Kami serahkan petisi dari 1.000 ormas tanda tangan dan stempel untuk menolak Perppu Ormas," kata Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif di gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/9/2017).
Permintaan kedua, massa Aksi 299 meminta pemerintah bersikap tegas pada upaya pembangkitan PKI. Menurutnya, pemerintah mesti mewaspadai kebangkitan PKI.
Orasi semakin memanas saat Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab ikut bersuara. Dari Arab Saudi, Habib Rizieq meminta agar negara dibersihkan dari PKI. Menurutnya, indikasi kebangkitan PKI terlihat. Apabila ada pihak yang menyangkal hal itu, maka dia berpotensi terkait dengan PKI.
"PKI telah dibubarkan secara konstitusional karna itu tidak ada alasan bagi siapa pejabat di sini untuk membangkitkan PKI. Bersihkan DPR dari PKI, bersihkan unsur-unsur negara dari PKI. Hei para pejuang Islam Anda menjadi pejuang konstitusi
Kita harus tetap berjalan dalam konstitusi," kata Habib Rizieq melalui sambungan telepon.
Menanggapi tuntutan massa, pimpinan DPR menemui mereka yang berada di depan gerbang gedung DPR. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan setuju menolak kebangkitan PKI karena bertentangan dengan ideologi Pancasila.
"Kami setuju menolak kebangkitan Partai Komunis Indonesia, mengenai komunisme dari aspek-aspek paham ini sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Tap MPRS Nomor 25/1996 masih berlaku dan belum dicabut dan tidak dicabut," kata Agus di lokasi, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta.
Massa Aksi 299 mulai membubarkan diri dari depan gedung DPR, Jakarta pada pukul 17.07 WIB. Kapolda Metro Jaya Irjen Azis mengaku bersyukur aksi berjalan tertib.
"Unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB ini alhamdulillah berjalan lancar dan tertib," kata Idham di pos pengamanan aksi, kompleks DPR.
Kembali ke isu bangkitnya PKI, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan tak ada ruang untuk komunisme di Indonesia. Selain itu, Jokowi juga mempertanyakan desas-desus kebangkitan komunisme di Indonesia.
"Saya mau bicara mengenai masalah yang berkaitan dengan PKI. Karena sekarang ini banyak isu bahwa PKI bangkit, komunis bangkit. Pertanyaannya, di mana? Di mana? Karena jelas, susah jelas, di konstitusi kita jelas, ada TAP MPR bahwa komunisme dilarang di negara kita Indonesia. Jadi, kalau bisa tunjukkan pada kita, tunjukkan pada saya, saya akan gebuk detik itu juga!"
Menentang Kebangkitan PKI
Sekitar 50 ribu orang akan turun ke DPR RI, Jakarta, Jumat, 29 September 2017. Mereka tak hanya datang dari Ibu Kota tapi juga berbagai daerah di Tanah Air. Massa bakal menyuarakan aspirasi di gedung rakyat itu. Adalah Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif, yang mengungkapkan rencana tersebut, dalam sebuah konferensi pers, Rabu, 27 September 2017.“Berdasarkan laporan, massa pada Jumat 50 ribu. Itu prediksi kami yang akan ikut aksi," kata Slamet.Unjuk rasa yang dikenal dengan sebutan Aksi 299, merujuk dari tanggal dilakukannya aksi yaitu 29 September 2017, itu mengusung dua hal. Aksi tersebut untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, serta menolak kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).
PKI pernah menorehkan catatan kelam sejarah bangsa lewat Gerakan 30 September 1965 PKI atau G30S/ PKI. Kini, masalah PKI menjadi salah satu isu yang diangkat lantaran indikasi kebangkitannya dinilai menguat."Indikasi ini dapat dilihat dengan fakta banyaknya seminar, workshop, temu alumni dan artikel yang mengandung paham komunis dan pro PKI," ujar Slamet.Tak hanya itu. Dalam pandangan Slamet, gejala PKI bangun lagi tampak ketika ada sejumlah pihak keberatan saat ada usulan pemutaran kembali film G30S/PKI akhir-akhir ini. Bahkan, ada anggota Parlemen yang menampakkan dirinya pro PKI melalui buku.
Berkaca dari hal tersebut, aksi ini lantas difokuskan di gedung DPR. Sebab, mereka tak mau DPR diisi oleh pihak-pihak yang ingin mencoba membangkitkan PKI kembali. Aksi 299 ingin memberikan peringatan kepada anggota DPR, agar tak mencabut Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI.“Kalau Tap MPRS dicabut maka akan berhadapan dengan umat Islam, sehingga presidium alumni ada di garda depan ketika PKI sudah bangkit," ujarnya.Aksi akan dimulai usai salat Jumat, sekitar pukul 13.00 WIB. Tidak ada long march dalam gerakan ini. Tercatat, beberapa elemen dan ormas akan turun, di antaranya Aliansi Mahasiswa untuk Pergerakan, Posko Muslim, UIB, Bang Japar, majelis taklim, FBR. Sejumlah tokoh dan public figure juga direncanakan hadir. Di antara mereka yaitu politikus senior PAN Amien Rais, musisi Ahmad Dhani, penyair Taufiq Ismail.
Rencananya, sekitar 5.000 anggota Front Pembela Islam (FPI) se-Tangerang Raya pun akan mengikuti Aksi 299. Mereka akan berkumpul di Kantor Dewan Pimpinan Cabang tiap wilayah. "Kami terjunkan ke Istiqlal, Jakarta, sebelum masuk waktu salat Jumat," ujar Ketua FPI Kabupaten Tangerang, Habib Muhammad Asegaf, Kamis, 28 September 2017.Surat pemberitahuan Aksi 299 diklaim telah dilayangkan kepada Polda Metro Jaya. Presidium telah berkoordinasi dengan Mabes Polri. Lantaran itu, polisi diminta tak menghambat massa yang akan masuk ke Jakarta. “Jangan dipancing-pancing. Ketika aparat tidak usik kami maka kami bisa pastikan aksi damai,” ujar Slamet.Ada sekitar 20 ribu personel gabungan yang akan diturunkan untuk mengamankan aksi. Adapun untuk pengalihan arus masih melihat kondisi di lapangan pada saat aksi berjalan. "Seandainya nanti buka tutup ya, kami buka tutup," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono.
Kepolisian juga menerjunkan Brimob Nusantara untuk membantu pengamanan. "Kami menyiapkan Brimob Nusantara 50 SSK, sekarang berdatangan dan kami tempatkan di beberapa titik lokasi strategis," ujar Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Idham Azis.Namun, pengerahan Brimob dari berbagai daerah di Tanah Air itu bukan berarti Jakarta dalam kondisi genting. Menurut Argo, Brimob Nusantara diturunkan hanya untuk memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat Jakarta. Dia juga menyatakan status siaga satu tak perlu diberlakukan di Ibu Kota. Sebab, kepolisian memastikan situasi keamanan Jakarta normal saat ini.Struktur keamanan di parlemen pun dinilai Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, sudah cukup kuat sehingga tak perlu ada kekhawatiran. Saat aksi dilakukan, dia berjanji akan hadir di Gedung DPR. Dia pun akan menemui perwakilan massa jika ingin berdialog dengan anggota Dewan.
“Karena ini kan rakyat Indonesia yang ingin menyampaikan aspirasi. Tentunya kami harus menerima aspirasi tersebut," kata Agus di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 28 September 2017.Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin punya pandangan berbeda. Menurut dia, untuk menolak Perppu Ormas serta menolak PKI tak perlu dengan demonstrasi. Apabila ada pihak yang tidak puas dengan Perppu bisa menempuh jalur hukum yang ada, yaitu dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.Adapun apabila masyarakat menemukan kecurigaan soal PKI diharapkan melapor ke pihak berwajib. Masyarakat bersama pemerintah bisa bekerja sama mengantisipasi agar paham itu tak hidup lagi. "Kalau kata Presiden kan pukul apa gebuk saja PKI kalau ada, artinya tinggal melaporkan saja, tidak perlu dengan demo yang bisa menimbulkan kegaduhan," ujar Ma’ruf.
Agus Hermanto yakin tak akan ada masalah dengan aksi tersebut. Apalagi unjuk rasa suatu hal yang dilindungi undang-undang. Politikus senior Partai Demokrat itu hanya berharap unjuk rasa dilakukan sesuai koridor undang-undang dan tidak melakukan anarki.Presidium Alumni 212 berjanji aksi ini merupakan aksi damai. Dia pun meyakinkan, Aksi 299 ini merupakan gerakan dakwah dan bukan politik. Para peserta diharapkan tetap menjaga kedamaian, kebersihan dan keamanan. “Serta taat dan patuh kepada pimpinan aksi serta komando ulama," kata Slamet. (ase)
================================================================================selesai=
gerakan pki sekarang,gerakan pki masa kini,tanda tanda kebangkitan pki,perkembangan pki sekarang,kebangkitan pki 2017,berita pki 2017,kebangkitan pki sekarang,fakta kebangkitan pki
No comments:
Post a Comment